Maling Duit Lintas Negara

Komplotan pembobol anjungan tunai mandiri di Bali diduga punya jaringan dan bos yang sama dengan kelompok Alex Rusli, yang tertangkap tahun lalu dan kini sedang diadili. Ini bukan kejahatan dunia maya, cuma pencurian biasa. Namun total besar kerugian kemungkinan belum terlacak karena pencurian lebih banyak dilakukan di ATM luar negeri.

DUDUK di kursi saksi, Suwandojo, 55 tahun, menatap tajam sembilan terdakwa pembobol mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Central Asia. Rabu pekan lalu, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dia menceritakan duitnya yang tiba-tiba raib dari rekeningnya. Dia mengetahui kehilangan itu pada 31 Agustus 2009, ketika hendak mengambil uang dari ATM di Perumahan Citra 2, Jakarta Barat. Transaksi gagal karena kartu ATM-nya ternyata diblokir bank.

Suwandojo menghubungi petugas call center BCA dan disarankan mengganti nomor identitas pribadinya (PIN). Setelah PIN diganti, kartunya bisa kembali digunakan. ”Saya langsung cek saldo, ternyata uang saya sudah berkurang Rp 100 juta lebih,” tutur nasabah BCA sejak 2006 ini. Padahal sebelumnya tak ada penarikan sebesar itu. Kartu ATM-nya pun tak berpindah tangan. ”Saya juga tidak kenal mereka,” tuturnya sambil mengarahkan wajahnya ke para terdakwa.

Bank lalu mencetak transaksi rekening Suwandojo. Dari situ terlihatlah 24 kali penarikan pada 28 dan 29 Agustus 2009 yang tidak dilakukan si empunya kartu. Pada sekitar tanggal itu, 500-an nasabah BCA bernasib serupa. Mereka berbondong-bondong mengadu ke bank. Sampai 31 Agustus, duit nasabah yang tergangsir sekitar Rp 700 juta. ”Hari itu juga BCA melaporkan kasus ini ke Polda Metro,” tutur Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar ketika ditemui Tempo di kantornya, Rabu pekan lalu.

Tak sampai sebulan, polisi berhasil membekuk sembilan anggota gerombolan pembobol ATM ini. Awalnya, polisi menangkap Sukirman, yang sedang beraksi menarik uang di ATM bersama di Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara, pada 22 September. Berikutnya polisi mencokok Aseng alias Yusuarno di rumahnya di Jelambar, Jakarta Barat.

Dari Aseng terungkap anggota lain dan berturut-turut ditangkap polisi, yakni Yucuardi, Hendro Basuki, Alex Rusli, Martin Setiawan, Budi Syahputra, Roni Wijaya, Diana Susana. ”Mereka bilang pemimpinnya Alex Rusli,” ujar Boy.

Kuasa hukum komplotan Alex, H.M. Naspudin, membantah kliennya yang merencanakan aksi kejahatan ini. ”Otaknya ada di Australia dan Kanada,” ujarnya kepada Tempo. Dia juga membantah kliennya kenal dengan pelaku pembobol ATM di Bali dan beberapa tempat lain pada Januari lalu. Alasannya, sewaktu mereka ditangkap pada September 2009, semua peralatan untuk membobol ATM telah disita.

Menurut sumber Tempo, kelompok Alex dan kelompok pembobol di Bali adalah dua tim dengan jaringan dan bos yang sama. Bos inilah yang memasok dan mengajarkan penggunaan alat-alat pembobol, yakni skimmer atau alat pembaca data kartu magnetik dan kamera pengintai. ”Bos ini tinggal di Toronto, Kanada,” ujarnya.

Brigadir Polisi Huntal Sibarani saat bersaksi di pengadilan menuturkan, sewaktu Aseng ditangkap bersama Yucuardi, polisi menyita barang bukti 60 kartu ATM palsu putih polos tanpa logo atau nama bank. Di setiap kartu tertera PIN masing-masing. ”Mereka mengaku terima dari Alex Rusli dan Hendra,” Huntal menerangkan.

Polisi lalu bergerak ke Jalan Latumenten, Jakarta Barat. Sasarannya kali ini Hendra. Polisi beruntung karena Alex sedang bersama Hendra menunggu setoran ”hasil kurasan”. Hari itu juga, polisi menangkap Hendra, Alex, dan anak buahnya.

Dari penangkapan itu, kata Huntal, polisi menyita barang bukti, antara lain, mesin penghitung uang, skimmer atau alat pembaca data, netbook, kartu ATM palsu, dan hasil jarahan Rp 200 juta. ”Semua dari rekening BCA,” ucapnya.

Dari barang bukti dan pengakuan Alex, menurut Huntal, terungkap ada pelaku lain di luar negeri. Pelaku inilah yang mengurai data dari skimmer yang dikirimkan Alex. Setelah diolah, data kembali dikirimkan ke Alex, berupa nomor rekening dan PIN. ”Oleh Alex, data itu dimasukkan ke kartu ATM palsu,” tutur Huntal. Berbekal kartu duplikat inilah anak buah Alex menguras isi ATM, termasuk dari rekening milik Suwandojo.

Boy tak menampik keterlibatan warga asing dalam komplotan Alex ini. ”Ada Ming Ming dan Edward di Australia dan Val di Kanada,” ujarnya. Kini polisi sedang mengejarnya dengan bantuan Interpol. Namun Boy belum bisa memastikan apakah pembobol ATM di Bali bagian dari komplotan Alex. Tapi dia membenarkan ada kemiripan modus, yakni sama-sama memakai skimmer dan sebagian besar uang ditarik dari luar negeri.

Wakil Direktur Utama PT Bank Central Asia Jahja Setiaatmadja ketika memberikan keterangan di Bank Indonesia membenarkan bahwa 90 persen dari sekitar Rp 5 miliar yang dibobol dari nasabah di Bali ditarik dari Australia. Dalam kasus yang terjadi pada 2009, ada penarikan dalam jumlah besar dari Toronto, Kanada. ”Kami mengganti semua dana nasabah yang dibobol ini,” tuturnya.

Soal kemungkinan adanya jaringan Rusia, Boy menduga, jaringan yang dimaksud adalah Val, yang punya dua kewarganegaraan, yakni Rusia dan Kanada. Info jaringan Rusia itu sempat membuat konsul kehormatan Rusia di Bali, Nuku Kamka, kerepotan. Dia termasuk yang dimintai keterangan Kepolisian Daerah Bali tentang keberadaan orang Rusia di Pulau Dewata yang jumlahnya memang meningkat ini. ”Tak mungkin ada yang terkait dengan kasus ini,” katanya.

Kecurigaan polisi di Bali agak masuk akal. Pasalnya, penyidikan mengarah ke maling yang orang Rusia, korbannya di Bali, dan kebetulan jumlah turis Rusia di sana memang banyak—salah satunya ditandai dengan bermunculan restoran khusus dengan bahasa Rusia. Namun hal itu tidak menjamin apakah si otak kejahatan ada di Bali. Seperti kata Vedanta Wijaya, pemilik restoran Rusia di Bali, Slavyanka, yang tidak tahu-menahu tentang kelompok Rusia pembobol ATM. Dia pun tidak bisa mengingat apakah ada tamu yang mencurigakan. ”Bisa saja, kalau tamu banyak ada yang terselip,” ujarnya.

Seorang penyidik yang meminta tidak disebutkan namanya menuturkan, perkenalan Alex dengan Ming Ming dan Edward terjadi ketika Alex tinggal di Australia. Menurut dia, mereka ini perancang kejahatan dan yang mengajarkan kepada Alex cara mencuri data dari kartu ATM. Alex lalu membentuk tim. ”Anak buah Alex adalah pekerja bapak Alex yang pengusaha,” katanya.

Menurut penyidik ini, Alex menempelkan skimmer pada mulut lubang kartu ATM hanya dengan double tape. Setiap skimmer mampu menyadap data dari 50 kartu ATM dalam enam jam. Skimmer selalu bekerja berpasangan dengan kamera pengintai sebesar kancing yang mengarah ke papan angka. Kamera ini otomatis bekerja begitu kartu ATM masuk dan mati ketika kartu dicabut. ”Semua alat ini bisa dibeli di Jakarta, harganya Rp 5 juta sampai 15 juta,” katanya.

Selanjutnya, Alex memindahkan data dari skimmer ke dalam netbook. Lantaran tidak mampu membaca data itu, Alex mengirimkannya ke rekannya di Australia melalui Skype—sarana video call sekaligus transfer data—untuk diolah. Nah, data hasil olahan itu, menurut penyidik, diduga tidak dikembalikan semuanya ke Alex. ”Jadi, misalnya Alex mengirim data dari 1.000 kartu ATM, bisa saja yang dikirim balik cuma 700,” kata dia.

Itu sebabnya, menurut dia, uang bisa dicuri dari negara lain melalui ATM bersama seperti Cirrus atau Alto, yang punya koneksi dengan BCA. Buktinya, kata dia, nilai jarahan yang semula dilaporkan bank Rp 700 juta belakangan membengkak hampir Rp 6 miliar. Pelaku, kata penyidik ini, tidak menyasar bank tertentu. ”Yang dia sasar adalah jenis ATM yang bisa dibobol dengan skimmer,” katanya.

Pembobolan ATM yang dilakukan gerombolan Alex, menurut Ruby Alamsyah, ahli forensik digital, tidak termasuk kategori kejahatan dunia maya (cyber crime). Sebab, Alex sama sekali tidak masuk ke sistem banknya. ”Ini hanya pencurian biasa dengan skimmer, tapi lintas negara,” katanya.

Itu pula sebabnya jaksa penuntut umum mengenakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dan Pasal 362 tentang pencurian kepada Alex dan delapan temannya. ”Ancaman hukumannya maksimal enam tahun,” kata jaksa Djumadi.

Anne L. Handayani, Sutarto, Rofiqi Hasan (Bali)

PERANG MENCARI TUMBAL

Inilah minggu-minggu terakhir Panitia Khusus Bank Century. Kursi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono jadi incaran. PDI Perjuangan berhati-hati. Golkar dan Demokrat yang berhadap-hadapan.

PERTARUNGAN yang ditunggu itu tak terjadi. Padahal, Selasa malam pekan lalu, sejumlah politikus sudah siap berjibaku. Rapat internal Panitia Khusus Hak Angket Bank Century malam itu berakhir datar. Rencana untuk membahas kesimpulan sementara atas penyelidikan Panitia batal. Kesimpulan yang dinanti-nanti itu tak jadi dirilis.
Adalah Ketua Panitia Khusus, politikus Partai Golkar Idrus Marham, yang sepekan sebelumnya bersemangat mengumumkan rencana Panitia merilis kesimpulan sementara. Publik, kata dia, perlu mendapatkan informasi apa saja temuan Panitia dari pemeriksaan puluhan saksi dan ahli, selama dua bulan terakhir. Gagasan ini didukung oleh politikus Fraksi Partai Hanura, Akbar Faizal. ”Kesimpulan sementara Panitia Khusus akan dilaporkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat,” katanya menambahkan.
Selain menambah tensi politik, ada niat terselubung sebenarnya: pemetaan kubu lawan dan kawan. ”Kita perlu tahu ke mana arah penyelidikan Panitia ini, supaya kita tidak saling curiga,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tandjung, dua pekan lalu. Dengan mengetahui tafsir masing-masing fraksi atas fakta temuan Panitia Khusus, Akbar berharap publik bisa meraba-raba bagaimana Pansus akan berakhir.
Selasa malam pekan lalu, banyak orang kecewa. ”Malam itu, usul membuat kesimpulan sementara hanya muncul dari Fraksi Hanura,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuzy. Fraksi Golkar, yang semula getol mendesak penetapan rekomendasi sementara, mendadak jinak. Fraksi-fraksi lain diam seribu bahasa.
Malam itu Panitia Khusus hanya mendengarkan paparan tim ahli mereka tentang temuan data dan fakta kasus ini. Pada akhir rapat, semua bersepakat temuan Pansus ini masih prematur untuk disimpulkan. ”Apalagi ada data dan dokumen yang belum diberikan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari.
Pertarungan malam itu pun batal. Padahal Fraksi Partai Demokrat sudah pasang kuda-kuda. Sejak awal mereka tidak sepakat Pansus mengambil kesimpulan sementara. Yang menarik, dukungan untuk sikap itu justru datang dari kubu oposisi. Selain Fraksi Banteng, Fraksi Partai Gerindra menyetujui. ”Kalau belum-belum sudah merilis kesimpulan, kesannya kurang elok,” kata Ahmad Muzani, politikus fraksi itu di Panitia Khusus. ”Nanti kami dikira mengirim sinyal untuk minta negosiasi,” katanya.
Negosiasi memang jadi perbincangan banyak orang di Senayan. Seorang politikus mengakui, ”Panggung politik Panitia Khusus sudah berakhir. Saatnya negosiasi di balik layar.” Peta politik pun bergeser. Yang berhadap-hadapan di tengah arena tinggal Partai Demokrat versus Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi-fraksi yang lain menyingkir dan menanti di pinggiran.
”Kami akan menunggu bagaimana hasil deal mereka,” kata satu politikus anggota Panitia Khusus dari partai kecil. ”Percuma kalau sekarang ikut-ikutan berteriak, toh nanti hasilnya bisa berbelok ke kanan atau ke kiri,” katanya bersungut-sungut.
Kabar bahwa akan ada negosiasi untuk mengakhiri Pansus Century sebenarnya sudah kencang beredar sejak tiga pekan lalu. Semua berawal dari kabar pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, awal Januari. Keduanya, konon, berkomitmen menyelesaikan kisruh Century dengan mengorbankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Meski sudah dibantah, kesan bahwa partai-partai siap bernegosiasi untuk mengakhiri Panitia Khusus Century tak bisa terhindarkan.
”Tujuan partai ya kekuasaan,” kata sumber Tempo di Panitia Khusus. Karena kursi kabinet sudah habis dibagi, kini tinggal kursi pejabat eselon satu di kementerian dan komisaris badan usaha milik negara yang jadi incaran. ”Masak semua mau dimakan Demokrat dan SBY?” katanya. Untuk menguatkan posisi tawar, berbagai pendekatan kini gencar dilakukan politikus Golkar dan Demokrat untuk menarik fraksi lain masuk ke gerbong mereka masing-masing.
Secara garis besar, ada tiga kelompok partai di Senayan saat ini. Kelompok pertama memastikan tidak ada yang salah dari kebijakan bailout Bank Century. Mereka beranggapan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono bersih dari tuduhan penyelewengan kewenangan. ”Tidak ada indikasi pidana, kesalahan administratif, dan korupsi,” kata Benny K. Harman, politikus Partai Demokrat, pentolan kubu ini. ”Justru yang kami temukan adalah proses pengambilan keputusan pada saat krisis, yang amat transparan, akuntabel, dan partisipatif.”
Kelompok kedua menilai ada indikasi pelanggaran administrasi dan pidana yang dilakukan Sri Mulyani dan Boediono, tapi mereka yakin pelanggaran tidak bermotif korupsi atau konflik kepentingan. ”Kasarnya, mereka dikadalin anak buahnya sendiri,” kata politikus Fraksi PPP, M. Romahurmuzy. Karena tidak punya motif korupsi—menurut kubu ini—kedua teknokrat tidak layak dijatuhkan.
Kelompok terakhir adalah kubu garis keras. Mereka yang berada di kelompok ini meyakini Sri Mulyani dan Boediono bersalah dalam penyelamatan Bank Century. Sri Mulyani diyakini bersalah karena menyetujui perubahan status Bank Century menjadi bank gagal berdampak sistemik, sedangkan kriteria berdampak sistemik—menurut kubu ini—tidak jelas.
Keputusan Sri itulah yang jadi dasar pengucuran dana Lembaga Penjamin Simpanan Rp 6,7 triliun untuk Century. Terlebih dana triliunan itu ditengarai bocor ke mana-mana, termasuk dirampok pemiliknya sendiri, Robert Tantular. ”Bank ini dirampok, kemudian kerugiannya ditutup dengan uang negara,” kata Akbar Faizal, politikus Fraksi Hanura, salah satu penyokong kubu ini.
Boediono dinilai bersalah karena mengubah peraturan Bank Indonesia tentang kriteria penerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk menolong Bank Century. Dia juga dianggap berdosa karena tidak melakukan penelaahan menyeluruh (due diligence) pada Bank Century sebelum semua fasilitas pendanaan—dari FPJP sampai penyertaan modal sementara— digelontorkan. ”Boediono terlibat dan ikut meneken perubahan aturan, padahal Direktur Pengawasan Bank Indonesia sudah mengingatkan Bank Century tidak layak menerima bantuan,” kata politikus PDIP, Hendrawan Supratikno.
Di DPR saat ini ada yang sudah ambil posisi, ada pula yang memilih belum bersikap. Ahmad Farhan Hamid, politikus senior dari Fraksi Partai Amanat Nasional, memastikan partainya akan masuk ke gerbong Partai Demokrat di kelompok pertama. ”Kami di kubu realistis,” katanya. Farhan adalah pendukung utama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.
Partai Keadilan Sejahtera lain lagi posisinya. Mereka masuk ke kelompok ketiga. Posisi ini makin jelas ketika Rabu pekan lalu fraksi ini merilis kesimpulan sementaranya. Politikus Fraksi PKS, Andi Rahmat, menyebut ada empat lembaga negara yang harus bertanggung jawab atas proses bailout Century. ”Komite Koordinasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan,” kata Andi. Tidak hanya itu, PKS juga menemukan 18 indikasi pelanggaran pidana.
Partai Islam lainnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ada di tengah. Dalam kesimpulan akhirnya kelak, fraksi ini hanya akan menunjuk lembaga yang bertanggung jawab. Mereka tidak terang-terangan menyudutkan pejabat tertentu, entah itu Sri Mulyani entah Boediono. ”Itu wilayah penegak hukum,” kata politikus Fraksi PPP di Panitia Khusus, M. Romahurmuzy. ”Kami bukan hakim yang memutus perkara.”
Sikap tiga fraksi terbesar: Partai Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan, terbelah. Demokrat ada di kelompok pertama. PDI Perjuangan, sebagai partai oposisi, ada di kelompok ketiga.
Partai Golkar? Di atas kertas, partai ini termasuk koalisi pendukung pemerintah, tapi untuk kasus Century, Beringin bermain di dua kaki. Elite partainya di Dewan Pimpinan Pusat berkali-kali menegaskan dukungannya pada pemerintah, sementara pasukan mereka di legislatif terus menyerang kebijakan penanganan Century.
Lalu Mara Satriawangsa, juru bicara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, membantah partainya memainkan politik dua wajah. ”Sikap Golkar tidak berubah, tetap menolak ada pemakzulan dan tidak menyerang orang per orang,” kata Lalu, Jumat pekan lalu.
Sehari sebelumnya, Fraksi Golkar merilis temuan sementara mereka. Bambang Soesatyo, ”jawara” Golkar di Panitia Khusus Century, menegaskan bahwa kesimpulan Golkar tidak berbeda dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan. ”Ada pelanggaran hukum, ada rekayasa, dan terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara,” kata Bambang. ”Sekurang-kurangnya ada 58 kesalahan.”
Adapun yang bersalah, ”Dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan bailout, ya Komite Stabilitas Sistem Keuangan,” kata Azis Syamsuddin, politikus Golkar lain di Panitia Khusus. Anggota Komite yang dimaksud hanya dua orang: Sri Mulyani dan Boediono.
Dengan peta ini, tidak sulit menebak bagaimana Panitia Khusus Century akan berakhir. Pertarungan pertama kubu pro dan anti-bailout akan terjadi dalam rapat final penentuan rekomendasi Panitia Khusus. Di sini kubu Demokrat diprediksi akan bertekuk lutut. Suara koalisi pemerintah—minus Golkar dan PKS—kalah. Mereka hanya punya 14 suara dari total 30 suara anggota Panitia Khusus. ”Kami tahu itu, karena itu kami akan minta minderheids nota. Keberatan kami harus dicatat,” kata politikus Partai Demokrat, Benny K. Harman.
Pertarungan berikutnya bakal terjadi di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Sidang akan memutuskan menerima atau menolak rekomendasi Panitia Khusus. Di sini, lagi-lagi, kubu Demokrat bakal kesulitan. Tanpa Golkar dan PKS, suara mereka tak cukup banyak untuk menghadang laju gerakan kubu garis keras. Mereka hanya punya 259 suara dari total 560 suara anggota Dewan.
Pentingnya suara Golkar dan PKS bagi koalisi amat disadari oleh petinggi kedua fraksi itu. Karena itulah, sepanjang pekan lalu, sinyal-sinyal negosiasi dikirimkan. Golkar, menurut sumber Tempo, ingin dugaan pelanggaran pidana pajak yang dituduhkan Kementerian Keuangan kepada sejumlah perusahaan milik Bakrie senilai Rp 2 triliun ”diselesaikan baik-baik”. Jika Demokrat bersedia memenuhi permintaan itu, Golkar akan mundur dan memperlunak posisinya.
Demokrat sendiri membaca sinyal itu. Pekan lalu Achsanul Qosasi, politikus Demokrat di Komisi Keuangan yang juga anggota Panitia Khusus Century, menggagas pembentukan panitia kerja untuk menelusuri dugaan pelanggaran pidana pajak sejumlah perusahaan. ”Pertengahan pekan ini panitia sudah terbentuk,” katanya. Panitia kerja itu akan memanggil pemimpin perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan pajak dan mendesak mereka memenuhi kewajibannya.
Meski Achsanul membantah pembentukan panitia kerja penyelewengan pajak itu ada kaitannya dengan perkembangan di Panitia Khusus Century, aroma perseteruan kencang tercium. Juru bicara Aburizal yang juga Wakil Sekjen Partai Golkar, Lalu Mara, menyesalkan perkembangan ini. ”Kasus pajak kok dipolitisasi?” katanya. Dia menekankan bahwa semua perusahaan Bakrie adalah perusahaan terbuka dengan manajemen profesional. ”Berbahaya kalau isu mikroekonomi seperti perselisihan pajak dibawa ke ranah politik,” katanya.
Melihat gelagat perang bubat Demokrat vs Golkar, PDI Perjuangan kini malah mundur teratur. ”Kami tidak mau terjebak permainan ini,” kata satu politikus Fraksi Banteng. ”Kami berfokus pada pengungkapan kasus Century saja,” katanya.
Uniknya, Partai Demokrat tetap percaya diri. Mereka merasa punya kartu truf. Untuk memakzulkan Boediono, parlemen harus meloloskan hak menyatakan pendapat, yang pembahasannya wajib dihadiri 75 persen anggota Dewan. ”Fraksi kami sendiri sudah 26 persen,” kata Benny Harman. ”Kami sendirian saja bisa memblok mereka,” katanya. Soal Sri Mulyani, Demokrat juga keras hati. ”Kalau ada rekomendasi menteri dicopot, itu namanya mosi tak percaya oleh parlemen,” kata Benny. ”Itu tidak dikenal dalam sistem presidensial.”
Wahyu Dhyatmika, Agus Supriyanto, Amirullah

Pemilihan Bertimbun Utang

Persiapan pemilihan kepala daerah terhambat dana. Pembahasan anggaran macet, tak pula menabung.

DI meja Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tagihan mulai menumpuk. Belum lagi keluhan bertubi dari panitia pemungutan suara kecamatan, yang belum dibayar honor dan uang transpornya. ”Utang kami sudah mencapai Rp 1 miliar,” kata Teguh Purnomo, Ketua Komisi.

Hingga saat itu anggaran pemilihan Bupati Kebumen masih mandek di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Padahal pemungutan suara akan dilakukan pada 10 April. Pemerintah Kebumen sudah menjanjikan dana sekitar Rp 17 miliar, tapi baru diberikan Rp 2 miliar—dan sudah habis terpakai.

Teguh memutuskan tetap meneruskan persiapan pemilihan, agar tak melanggar undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum. Kedua aturan itu menyatakan, pemungutan suara mesti digelar selambat-lambatnya 30 hari sebelum akhir masa jabatan kepala daerah.

Komisi Pemilihan Surakarta pun mesti berutang sebelum anggaran dari pemerintah daerah akhirnya cair, Rabu pekan lalu. Uang Rp 1,2 miliar itu langsung dipakai melunasi tunggakan honor dan biaya sosialisasi pemilihan. ”Sebelumnya, kami cari utangan kanan-kiri,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta, Didik Wahyudiono, kepada Ukky Primartantyo dari Tempo.

Komisi Pemilihan Sleman bahkan mesti berutang hanya untuk memfotokopi dokumen dan menyuguhkan kudapan rapat. Kepada wartawan Tempo Pito Rudiana, Ketua Komisi Pemilihan Djajadi bercerita kini utangnya sudah melebihi Rp 100 juta. Di Sumenep, Jawa Timur, Komisi Pemilihan juga terlilit utang Rp 100 juta.

Di Surabaya, Sekretaris Komisi Pemilihan Kota, Hari S. Widodo, menunjukkan tagihan dari dua hotel tempat penyelenggaraan sosialisasi pemilihan. Baru Kamis pekan lalu ada suntikan dana Rp 25 miliar dari Pemerintah Kota Surabaya.

Surabaya termasuk mujur. Sebab, 17 kota dan kabupaten lain di Jawa Timur, yang juga menggelar pemilihan tahun ini, belum jelas anggarannya. Padahal sebagian besar pemungutan suara dilakukan pada Mei mendatang.

Menurut komisioner Komisi Pemilihan Jawa Timur, Nadjib Hamid, banyak pencairan anggaran molor akibat pembahasannya belum kelar. ”Dukungan pemerintah daerah sangat kurang,” kata Nadjib. Keterangan ini membuat heran anggota tim monitoring pemilihan kepala daerah Dewan Perwakilan Rakyat, Arif Wibowo.

Seingat Arif, dalam kunjungan kerja Komisi Pemerintahan akhir Desember lalu di Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah, komisi pemilihan yang ditemui menyatakan tak ada masalah dengan anggaran. ”Belakangan saya temukan, beberapa dibisiki kepala daerahnya agar memberikan laporan bagus demi nama baik daerah,” kata Arif.

Arif khawatir, cekaknya anggaran akan membuat komisi pemilihan bekerja sekenanya, terutama dalam pemutakhiran daftar pemilih, yang tak akan berhasil jika tak disokong dana memadai. Arif berpendapat, Departemen Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum seharusnya mengingatkan daerah agar menyiapkan dana.

Memang, ada daerah seperti Kabupaten Sumenep, yang sudah menabung dana pemilihan. ”Setiap tahun kami menyisihkan Rp 5 miliar,” kata Nur Asur, anggota Badan Anggaran DPR Daerah Sumenep. Sayangnya, tak semua kepala daerah dan anggota Dewan berpikir sejauh itu.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sebagian besar daerah tak menyiapkan anggaran pemilihan. Memang ada pembengkakan kebutuhan dana sampai lima kali lipat, dibandingkan dengan anggaran pemilihan lima tahun silam. Namun Gamawan menilai, semua bisa diantisipasi. ”Ini bukan pemilihan kepala daerah yang pertama, dan kepala daerah tahu kapan jabatannya berakhir,” ujarnya.

Oktamandjaya Wiguna, Stefanus Pramono (Jakarta), Dini Mawuntyas (Surabaya), Musthofa Bisri (Sumenep), Aris Andrianto (Kebumen), Muhammad Taufik (Mojokerto)

Hidup di Kesumpekan Rumah Susun

Jumat, 22 Januari 2010 | 03:28 WIB

Didit Putra Erlangga Rahardjo

Rizal (31) baru saja selesai istirahat ketika ditemui pada Kamis (21/1) siang. Sejak pagi buta ia bekerja di Tempat Pelelangan Ikan Rajawali, Makassar, Sulawesi Selatan.

Begitu tahu ada tamu berkunjung, langsung dipersilakannya masuk ke kamar tidur. Tidak ada lagi tempat lain yang lebih layak.

Kamar bagian depan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang tamu sudah disulap menjadi toko. Kamar tidur seluas 5 meter persegi itulah pusat kehidupan Rizal beserta istrinya, Merry (28), dan dua putrinya.

Di dalamnya hanya terdapat kasur yang tidak muat bila dipakai dua orang dewasa, lemari pakaian, meja belajar milik anaknya yang duduk di kelas II SD, dan pesawat televisi. Sumber penerangan alami mereka berasal dari jendela dengan pemandangan Teluk Losari.

Kamar mandinya berukuran 1,5 meter x 1,5 meter berisi toilet jongkok, keran air, dan pancuran air untuk mandi. Satu-satunya ”ruang kosong” berupa lorong sepanjang 1,5 meter dipakai untuk dapur dan tempat menyimpan barang ataupun sepeda milik Rizal.

Ruang tamu yang difungsikan untuk toko bahkan sudah sesak dipenuhi bahan kebutuhan sehari-hari. Sebutlah seperti makanan ringan, minuman kemasan, bumbu dapur, dan sabun detergen. ”Seperti inilah keseharian tinggal di rumah susun,” ujar Rizal memamerkan rumahnya yang berada di menara B3 Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Mariso di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Makassar.

Pembangunan dua menara rusunawa berisi 576 unit tersebut dimulai pada 2006. Kehadirannya dimaksudkan untuk mengatasi permukiman kumuh di selatan Kota Makassar yang dihuni warga bermata pencarian sebagai buruh bangunan dan nelayan. Penghasilan mereka rata-rata di bawah Rp 500.000 per bulan.

Lewat sistem pengundian, warga yang tinggal di sekitar rusunawa berhak tinggal di sana. Setiap bulan mereka cukup menyisihkan uang sewa sekaligus untuk biaya pemakaian air dan listrik.

Kompleks rusunawa seluas 1,2 hektar itu kini seakan menjadi tempat lega di antara kepungan permukiman padat penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kecamatan Mariso termasuk daerah terpadat di kota itu. Setiap 1 kilometer persegi wilayah ini dihuni sekitar 30.000 penduduk. Jauh berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya, taruhlah seperti Kecamatan Ujung Tanah dengan rasio kepadatan 8.145 jiwa per kilometer persegi.

Kota Makassar sendiri menghadapi masalah perkotaan berupa kemiskinan dan tata kota. Dengan penduduk 1,3 juta jiwa, Makassar limbung dengan bertambahnya penduduk dan urbanisasi dari daerah lain.

Mulai bocor

Sewaktu berbincang di kamar tidur Rizal, dua kaleng kosong diletakkan di dekat pintu masuk. ”Untuk menampung tetesan air dari langit-langit kamar,” katanya.

Rizal juga menunjukkan retakan kecil pada sambungan dinding dengan tiang beton sehingga sinar matahari bisa menerobos masuk. Sebaliknya, bila hujan deras, kamar tidur itu tidak luput dari air hujan.

”Inilah yang disebut tetap kebanjiran meski tinggal di tempat bertingkat,” ujar Rizal yang menempati ruangan di lantai dasar.

Meski tinggal di rumah yang sempit untuk menampung empat orang, Rizal dan Merry mengaku tetap kerasan. Awalnya memang sempat kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sempit semacam itu. Akan tetapi, karena dipaksa keadaan, mereka kini sudah mulai terbiasa, baik untuk masak, mencuci pakaian, maupun berbagi tempat tidur di ruang yang sempit tersebut.

Guna menyiasati penghasilan Rizal yang rata-rata hanya Rp 250.000 per bulan, pasangan itu membuka toko di rumahnya. Dengan cara itulah mereka bisa menyisihkan Rp 300.000 untuk sewa bulanan, termasuk iuran listrik dan air, berikut sedikit tabungan untuk berjaga-jaga.

Selama tinggal di rumah susun tidak banyak hiburan yang bisa dinikmati keluarga Rizal dan penghuni lain. Letak rusunawa ini memang jauh dari pusat keramaian. Adapun tempat anak-anak bermain hanya di sepanjang lorong dan lantai dasar yang sengaja dikosongkan.

”Bila punya dana mencukupi, saya berencana memboyong keluarga pindah ke rumah yang lebih layak,” kata Rizal.

Hanya saja, Rizal sadar betul bahwa impiannya itu akan sulit terwujud, setidaknya hingga lima tahun mendatang. Untuk itu, ia mengaku akan tetap bertahan tinggal di rusunawa ini, dan mencoba betah, bagaimanapun keadaannya.

Tentang status kepemilikan rusunawa, Rizal mengungkapkan bahwa sebagian besar penghuni saat ini adalah warga setempat yang memilih tinggal di sana. Namun, ada juga yang menyewakannya kembali kepada orang lain, atau malah mengalihkan hak sewanya, yang mereka sebut dengan istilah over kunci.

Benar saja, itu pun yang ditawarkan salah seorang penghuni bernama Masitha (42), yang ditemui di menara rumah susun yang lain. Ternyata banyak juga orang yang datang untuk mengontrak tahunan ataupun bulanan. Mereka itu umumnya warga pendatang dari daerah lain yang bekerja di Makassar.

”Harus cepat memutuskan, kalau terlambat bisa diambil orang lain,” ujar Masitha.

Berlayar Di Pamor Keris

Denting logam ditempa, suara raung besi digerinda, seolah menjadi musik penyambut bila berkunjung ke desa Aeng Tong Tong yang terletak di perbasatan Kecamatan Saronggi dan Bluto Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Suara-suara itu hampir terdengar disetiap rumah.

Desa Aeng Tong-tong adalah desanya para empu keris Madura. Data Pemerintah Kabupaten Sumenep menyebutkan, 75 persen dari sekitar 1.400 keluarga di desa tandus itu hidup dari membuat keris. Mulai dari usia belasan tahun hingga kakek 65 tahun menggantungkan mata pencarian dari keterampilan mengukir besi.

Muhammad, 70 tahun, salah satu sesepuh pembuat keris Desa Aeng Tong-tong, mengatakan desa itu merupakan asal muasal para empu keris pada jaman kejayaan kerajaan Sumenep, awal abad ke-14. Saat Adipati Sumenep dijabat Aria Wiraraja, seorang kesatria yang dalam kisah dongeng sejarah disebut pernah membantu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit, pada awal abad ke-13.

Versi lain menyebutkan keahlian membuat keris itu warisan mahaguru raja-raja Sumenep yaitu Empu Bukabu atau Panembahan Pangeran. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, keahlian membuat keris itu telah merubah wajah kehidupan warga Aeng Tong-tong dari kemiskinan karena tanah di desa itu tandus, sehingga pertanian hanyalah penghasilan sampingan.

Nama Aeng Tongtong sendiri konon adalah gambaran sulitnya warga meperoleh air. Sehingga harus menjinjing air dari desa lain. Aeng artinya air, Tongtong berarti menjinjing. Jadi Aeng Tongtong bermakna menjinjing air.

Muhammad mengatakan, dibutuhkan setengah hingga satu kilogram besi untuk membuat sebilah keris ukuran standar. Banyak laku yang “haram” dilakukan saat menempa besi menjadi keris. Seorang pandai besi misalnya tidak boleh bicara saat membuat keris. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan isyarat khusus yang hanya dipahami pandai besi dan panjak, sebutan pembantu pandai besi.

Bahkan, untuk menghasilkan keris yang punya nilai kharismatik, seorang empu biasanya puasa selama 3 sampai 7 hari. Pengerjaannyapun harus memilih hari baik, biasanya sesuai hari lahir pemesan keris. “Kalau lelaku itu berhasil, pamor keris biasanya mengandung magis,” kata Muhammad. Pamor adalah gambar relif pada keris, biasanya diberi warna keemasan agar rupa keris tampak indah.

Tidak hanya keris khas Madura, Muhammad mengaku bias membuat keris khas jawa. Karena secara umum perbedaan keduanya sangat tipis hanya pada senin bentuk dan corak pamornya. Umumnya lekukan bagian bawah keris Madura atau disebut ganca lebih pendek dari keris jawa.

Asikin, 40 tahun, seorang penggemar keris mengatakan pamor pada keris mempunyai kekuatan dan kharisma yang bisa memberikan rasa nyaman, kedamaian, perlindungan, kekayaan atau kepercayaan diri. Untuk mendapatkan itu semua, ia biasanya melakukan ritual berpuasa, bangun malam atau menayuh keris dibawah bantal. “Kalau mimpi baik, keris itu cocok dengan kita, jika tidak, jangan disimpan, nanti bawa sial,” jelasnya.


Keris yang telah mengandung pamor ini dijual dengan harga bervariasi tergantung pada model dan pamor keris. Mulai dari Rp 40 ribu hingga Rp 1 juta perkeris. Dalam sebulan, ia bias membuat empat hingga lima keris. “Kadang dapat 1 juta, bisa lebih,” katanya.

Harga keris akan melonjak tajam, bila sudah berada ditangan pedagang. Kepala Seksi Agro Industri Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Usman mengatakan sebilah keris harganya bisa mencapai 2,5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. “Pasar terbesar Jakarta dan Jogjakarta, kalau ke luar negeri, biasanya pesanan,” ujarnya.

Tak sepenuhnya keris Madura buatan masyarakat Desa Aeng Tongtong. Kerangka keris yang dibuat dari bahan campuran meteor, dikerjakan oleh para pandai besi dari desa Pandian, Kecamatan Lenteng Barat yang berjarak lebih 100 kilometer dari Aeng Tongtong.

Waris, 40 tahun, pandai besi Desa Pandian mengatakan bahan baku keris biasanya berasal dari besi-besi tua bekas gembok, rantai, kapal atau besi baja yang sebagian mudah didapat di took loak atau bahan bangunan. Tidak hanya keris, ia membuat senjata tajam khas Madura celurit, pisau dapur, mata cangkul dan bajak sawah.

Ia mengaku pesanan rutin yang dating kebanyakan keris. Sementara celurit dan pisau sudah mulai berkurang karena banyak celurit dan pisau hasil pabrikan. “Penghasilan tidak tentu, tapi cukuplah buat anak sekolah, saya juga bertani,” tuturnya. MUSTHOFA BISRI